PSU Tangsel, Airin Masih Libatkan PNS

MK Putuskan Pekan Depan

Jumat, 18 Maret 2011 – 16:15 WIB

Menanggapi masih adanya berbagai laporan pelanggaran yang disampaikan panwaslu, Mahfud menyatakan MK hanya mempertimbangkan pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan signifikan dalam mengubah perolehan suara. Jika tidak, maka MK tidak akan mempertimbangkannya. "Sebuah pelanggaran yang bisa membatalkan pemilu itu kalau angka yang diolaporkan itu terbukti signifikan. Misalnya selisih 40 ribu, suadara buktikan lima ribu, itu tidak bisa. Harus terstruktur dan masif, itu bisa," tandasnya.

Sebelumnya, MK dalam putusan sidang atas perkara hasil Pemilukada Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2010, mengabulkan sebagian permohonan pasangan Arsyid-Andreas Taulani. Namun MK dalam putusannya juga menolak seluruh permohonan pasangan lainnya yaitu Yayat Sudrajat-Norodom Sukarno,

Dalam putusannya, MK memerintahkan untuk menggelar PSU karena dalil pasangan Arsyid-Andreas Taulani tentang dugaan kecurangan pada pelaksanaan Pemilukada Kota Tangsel bisa dibuktikan di persidangan MK. Karenanya MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan, yang diikuti oleh empat pasangan calon. (kyd/jpnn)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangerang. Kali ini, sidang mengagendakan

• First «
• Prev
• 1
• 2
• 3

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News