Puan: Larangan Ekspor CPO Harus Mampu Menjawab Kelangkaan Minyak Goreng

Puan pun meminta agar pengawasan larangan ekspor tersebut dilakukan secara maksimal. Baik oleh Bea Cukai, maupun stakeholder terkait lainnya.

“Kebijakan larangan ekspor CPO akan berdampak terhadap pemasukan dan Devisa Negara, serta berpengaruh kepada petani sawit. Jangan sampai pengorbanan ini menjadi sia-sia dengan tidak optimalnya pengawasan,” tutur Puan.

“Pastikan pihak manapun yang melanggar kebijakan itu agar ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.

Puan menilai memang diperlukan kebijakan ekstrem untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng.

Sebab, kata Puan, beberapa kebijakan yang sebelumnya telah dikeluarkan belum juga bisa mengatasi permasalahan minyak goreng di Indonesia.

“Sebagai Negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, tidak seharusnya rakyat Indonesia kesulitan mendapatkan minyak goreng. Memang harus ada yang dibenahi dari tata kelola niaga minyak goreng, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya,” tegas Puan.

Eks Menko PMK itu memastikan DPR akan terus mengawal persoalan minyak goreng hingga tuntas.

Puan juga meminta komitmen dari pelaku industri minyak sawit untuk mematuhi kebijakan larangan CPO dan turunannya.