Puja Kessuma: Perlu Membentuk Badan Sinkronisasi Kebijakan

“Ini agar kinerja Itjen lebih independen, tidak ewuh-pakewuh (risih) kepada menteri,” cetus mantan Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam ini.

Saat ini Itjen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Padahal, tugasnya melakukan pengawasan internal di lingkungan kementerian. Posisi tersebut menjadikan Itjen lebih takut kepada menteri. Akibatnya, terlalu banyak permasalahan yang ditemukan BPK.

“Dengan bertanggung jawab langsung ke Presiden, Itjen bisa menjalankan tugasnya mengawasi kementerian dan lembaga dengan baik, berani dan independen,” tegas pria low profile itu.

Hl itu dikatakan Suhendra sembari merujuk contoh kasus suap yang melibatkan Irjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada salah satu auditor BPK, yang menunjukkan Itjen lebih takut kepada menteri.

IHSP I-2017 merupakan ringkasan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK selama semester I-2017 yang terdiri 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). Sementara pihak yang diperiksa terdiri dari 113 lembaga pemerintah pusat, 537 pemda, dan 37 BUMN dan badan lainnya.(fri/jpnn)