Pusat Jangan Bikin Rumit Urusan Danau Toba

jpnn.com - JAKARTA – Molornya target penerbitan Perpres pembentukan Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba mengindikasikan ketidaktegasan pemerintah pusat.

Andai pemerintah pusat tegas, perbedaan-perbedaan kepentingan dan kewenangan di seputar pembentukan Badan Otorita dimaksud tentunya bisa cepat dituntaskan.

Pasalnya, menurut guru besar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Indonesia (UI), Dian Puji Nugraha Simatupang, pemerintah pusat memang punya kewenangan memutuskan suatu kawasan di daerah dikelola secara khusus oleh sebuah badan.

“Janganlah pemerintah pusat terlalu merumitkan masalah dalam membentuk Badan Otorita Danau Toba. Jika sumber masalah adalah perbenturan kewenangan dengan daerah, toh pusat punya otoritas  menarik kewenangan itu (yang sebelumnya diberikan ke daerah, red),” ujar Puji Dian Simatupang kepada JPNN kemarin (17/4).

Jadi, sambungnya lagi, yang diperlukan saat ini hanya ketegasan dari pemerintah pusat. Jika tidak tegas, maka rencana pengembangan kawasan wisata Danau Toba yang akan dikelola Badan Otorita, ya tidak akan cepat terealisasi.

“Karena memang setiap kali pusat akan membentuk suatu badan di daerah, biasanya terjadi konflik kewenangan dengan pemda. Untuk mengatasinya, ya tegas saja karena pusat pusat punya kewenangan membuat pengaturan kawasan khusus,” terangnya.

Sebelumnya, Anggota DPR Martin Hutabarat mengingatkan pemerintah agar serius mewujudkan rencana pengembangan Danau Toba.
 
“Pemerintah harus mempercepat pembentukan Badan Otorita Danau Toba. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah turun. Masyarakat sudah menunggu realisasi program-program pemerintah untuk mengembangkan Danau Toba,” terang Martin Hutabarat beberapa waktu lalu.

Otto Hasibuan, selaku penasehat hukum Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, pernah mengatakan, selama ini Danau Toba tidak terkelola dengan baik karena tujuh pemda di sekitarnya masing-masing merasa punya kewenangan dan selalu terjadi benturan-benturan.