Pusat Penyebab Besarnya SILPA di Daerah

Selasa, 09 Maret 2010 – 18:53 WIB

JAKARTA—Pengamat Ekonomi dari Ekonit, Hendry Saparini, mengungkapkan bahwa pemerintah harus kembali mengevaluasi penggunaan anggaran negara melalui APBN. Termasuk pula pengelolaan dan penyaluran dana stimulus ke daerah-daerah. Karena ternyata penggunaan dan penyerapan anggaran justru berjalan tidak maksimal.

‘’Pemerintah hanya terkesan semangat mencari hutang saja. Buktinya, dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) mencapai Rp 38 Triliun tahun 2009, pemerintah akhirnya mengalami defisit yang hingga saat ini mencapai Rp 100 triliun. Artinya pemerintah harus mencari hutang baru lagi guna menutup defisit yang terjadi,’’ kata Saparini kepada wartawan, Selasa (9/3) di Hotel Four Season, Jakarta.

Saparini juga mengkritisi SILPA yang terjadi hampir diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini membuktikan, bahwa administrasi pengelolaan anggaran di daerah, juga berjalan tidak maksimal. Pemerintah pusat memiliki peran penting menjadi penyebab terjadinya SILPA di daerah-daerah.

‘’Penyaluran anggaran harusnya didampingi dan diawasi. Yang terjadi, anggaran sering terlambat turun ke daerah sehingga mempengaruhi SILPA. SILPA yang besar membuktikan sistem penggunaan dan alokasi anggarannya tidak berjalan baik. Pemerintah pusat harus segera melakukan koreksi dan evaluasi terhadap fakta SILPA ini,’’ tegas Saparini yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).