Putusan MK Bikin Demokrat Tak Bisa Seenaknya

JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Lili Chodidjah Wahid, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menganulir Pasal 184 Ayat 4 UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), bakal mambuat Partai Demokrat tidak akan dominan lagi di DPR. Menurut Lili, Fraksi pemilik mayoritas kursi tak bisa menghambat atau mengatur-atur lagi pengambilan keputusan di DPR.

"Saya nilai Demokrat sudah tidak lagi dominan. Dulu Demokrat dominan, kalau tidak datang dalam rapat, tidak jadi. Sekarang setelah putusan MK itu, kini tidak bisa seperti itu lagi, nggak bisa ngatur-ngatur lagi. Partai lain sekarang sudah mulai berhitung," ujar Lili di press room DPR, gedung Nusantara III, Senayan Jakarta, Kamis (13/1).

Adik kandung almarhum KH Abdurrahman Wahid itu menambahkan, bila Partai Golkar dan PDI Perjuangan melakukan langkah yang bertujuan untuk mengritisi pemerintahan, maka Demokrat tidak bisa menghalangi. Demikian pula dengan keberadaan Demokrat di Sekretariat Gabungan (Setgab). Lili menganggap Demokrat tidak lagi dipandang sebagai pengatur.

"Partai-partai yang tergabung dalam Setgab tidak perlu terikat lagi di Setgab dan bisa bermanuver tanpa harus takut lagi dengan Demokrat. Kalau Golkar bermanuver, Partai Demokrat tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan tidak bisa mencegahnya," lanjutnya,