Reformasi Perpajakan, Megawati Ingatkan Pentingnya Single Identification Number

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri mengingatkan optimalisasi penerimaan negara bisa dilaksanakan dengan memperkuat program Single Identification Number (SIN) atau Nomor Identitas Tunggal Perpajakan.

Menurut dia, program itu pernah berhasil saat era pemerintahannya.

Megawati mencatat pada 2001 sampai 2004, target penerimaan pajak tercapai, dan rasio pajak 12,3 persen.

"Pada 2001 penerimaan pajak mengalami surplus Rp1,7 triliun, dan 2002 kembali surplus, serta membukukan penerimaan pajak lebih dari Rp 180 triliun," kata Megawati dalam webinar Optimalisasi Penerimaan Pajak Melalui Penerapan SIN Pajak Demi Kemandirian Fiskal Indonesia, Jumat (28/5).

"Bahkan, pada 2002 dan 2003, penerimaan pajak mampu menutupi pengeluaran rutin negara."

Megawati lantas menjelaskan soal dasar filosofis dari program tersebut.

Awalnya adalah perspektif ideologis Bung Karno yang menegaskan jalan Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan.

Dalam konteks itu, sektor keuangan dilihat sebagai pilar penting bagi Indonesia yang berdaulat.

Megawati mengaku saat menjadi presiden, situasi tak mudah.

Dia harus bekerja membangun kedaulatan perekonomian Indonesia di tengah berbagai krisis multidimensi pada saat itu.

Megawati menyatakan, tugas menyelesaikan krisis moneter dan ekonomi sebagai akar persoalan politik dan sosial yang terjadi.

"Bayangkan, lebih dari 300 ribu kasus kredit macet dapat diselesaikan sesuai dengan perintah TAP MPR pada saat itu," kata Megawati.

Putri Bung Karno itu menambahkan, dirinya menyentuh soal reformasi perpajakan pada prosesnya.

Megawati mengaku beruntung bisa bertemu sosok Hadi Purnomo, yang waktu itu sebagai Dirjen Pajak.

Menurut Megawati, Hadi adalah sosok teknokrat, sangat memahami kebijakan fiskal melalui reformasi perpajakan.