Rektor UNS Sebut UU Cipta Kerja Bentuk Kehadiran Pemerintah di Tengah Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Langkah pemerintah yang telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di saat pandemi Covid-19 diapresiasi oleh akademisi. Hal ini mereka nilai sebagai wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Rektor Universitas Sebelas Maret Jamal Wiwoho saat membuka forum diskusi bertajuk "Transformasi Ekonomi: Optimalisasi UU Cipta Kerja sebagai Strategi Utama Akselerasi Investasi Indonesia" di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS, Surakarta, Selasa (30/3).

Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto yang sekaligus bertindak menyampaikan keynote speech dalam diskusi tersebut.

“Terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah salah satu bukti pemerintah hadir di tengah masyarakat untuk mendorong investasi melalui berbagai kemudahan perizinan berusaha bagi para investor,” ujar Jamal.

Terlebih, kata Jamal, kondisi pandemi saat ini sangat berdampak pada peningkatan angka pengangguran akibat tenaga kerja yang mengalami PHK dan jumlah angkatan kerja yang tinggi. Maka, dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja, Jamal meyakini dapat menghapus tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah serta kementerian/lembaga.

“Pasalnya hal ini tidak hanya membuang waktu yang lama, juga tidak memberikan ruang yang luas bagi perluasan sektor UMKM. Sehingga kehadiran omnibuslaw dapat memberikan ruang luas untuk UMKM yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi sekitar 60 persen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” tutur Jamal.

Selain itu, kata Jamal, UU Cipta Kerja juga memberikan manfaat bagi perguruan tinggi. Setidaknya ada dua manfaat, yakni kemudahan dalam hilirisasi riset dan inovasi di daerah.

“UU Cipta Kerja mampu membuat sebuah pola hilirisasi untuk menjadi inovasi semakin mudah, cepat dan menarik,” pungkasnya.