Remunerasi di 12 Lembaga Bisa Molor

Selasa, 19 Januari 2010 – 20:10 WIB

JAKARTA--Layak tidaknya kementerian/lembaga menerima remunerasi saat ini ditentukan keputusan pakar dan tim reformasi birokrasi. Menurut Deputi Kementerian PAN&RB bidang SDM Aparatur Ramli Naibaho, ada 7 penilai terdiri dari akademisi, pakar, dan praktisi yang tengah melakukan penilaian intensif terhadap reformasi birokrasi di 12 kementerian/lembaga.

Jika hasilnya baik, 12 kementerian/lembaga tersebut layak diberikan remunerasi. Sebaliknya jika ada yang belum layak, maka pemberlakuannya ditunda sampai 2011.

“Memang anggaran remunerasi untuk 12 kementerian/lembaga sudah dimasukkan dalam APBN 2010. Namun, kalau hasil penilaian tim penilai maupun tim reformasi birokrasi menunjukkan ada yang belum melakukan reformasi birokrasi, lembaga bersangkutan tidak bisa menerima tahun ini,” jelas Ramli yang dihubungi JPNN, Selasa (19/1).

Lantas bagaimana jika antara hasil tim penilai dan tim reformasi birokrasi berbeda? “Kalau ada perbedaan, kedua tim ini turun bersama-sama ke lapangan mericek lagi,” cetusnya.

JAKARTA--Layak tidaknya kementerian/lembaga menerima remunerasi saat ini ditentukan keputusan pakar dan tim reformasi birokrasi. Menurut Deputi Kementerian

• 1
• 2
• Next
• Last »