Rencana Prabowo Optimalkan Pajak di Program Makan Gratis Mengancam Pembangunan IKN

Pertama, kubu Prabowo harus menutup kebocoran penerimaan pajak termasuk menuntaskan kasus skandal pajak Rp 349 triliun.

Kedua, menutup celah kebocoran pajak dari pertambangan dan perkebunan ilegal. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak perusahaan digital atau over the top.

"Keempat, reformasi pajak kekayaan untuk 20 persen individu terkaya di Indonesia. Kelima, windfall profit tax atau pajak anomali harga komoditas dan pajak produksi batu bara," kata dia.

Dia pun mengingatkan kembali jika makan siang gratis itu dipaksakan, maka banyak masyarakat yang akan protes karena terdampak pengalokasiaan anggaran.

"Sementara jika penerimaan pajak didorong secara tidak tepat maka pengusaha dan masyarakat pasti akan protes, misalnya dengan menaikan PPN itu blunder ke ekonomi (nasional)," kata dia.

Sebelumnya Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan menyampaikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengoptimalkan penerimaan negara utamanya dari pajak untuk membiayai program makanan dan susu gratis.

“Pak Prabowo has a dream mau ngasih makanan dan susu kepada anak kecil, dan ibu hamil. Tentu saja itu perlu biaya, kami sudah menghitung, jadi memang angkanya bisa mencapai mungkin ratusan triliun rupiah,” kata Panji dalam Debat Tim Capres bertajuk “Arah dan Wajah Pasar Modal Indonesia 2024”, di Grha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, terdapat satu program prioritas yang telah disiapkan pasangan Prabowo-Gibran yaitu penyempurnaan sistem penerimaan negara dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).