Respons Damai Hari Lubis Setelah DPR Menyetujui Pengesahan Perppu Corona

Jumat, 15 Mei 2020 – 02:50 WIB

Suasana sidang pengujian materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (28-4-2020). Foto: ANTARA/Aprillio Akbar/wsj.

Berbeda dengan Damai Hari Lubis yang mencabut permohonannya, dua pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ingin agar Mahkamah Konstitusi mempercepat pemeriksaan perkara-perkara mereka.

Baca Juga:

• Netty PKS: Pemerintah Memberi Kado Buruk Kepada Masyarakat pada Momen Lebaran

Koordinator MAKI Boyamin, salah satu pemohon, dalam sidang Kamis siang mengaku ragu Perppu itu akan diundangkan dalam lembaran negara sebelum 30 hari setelah disahkan.

"Saya terpaksa tidak mau dibohongi oleh DPR dan pemerintah, jangan-jangan juga tidak tayang sampai 30 hari. 30 hari pun belum tentu tayang di Lembaran Negara. Jadi, dalam hal ini kami tetap pengen terus dan mohon dipercepat juga, Yang Mulia," kata Boyamin

Sementara itu, kuasa hukum Din Syamsuddin, Ahmad Yani, juga memilih tidak mencabut permohonan, kemudian meminta agar Mahkamah Konstitusi mempercepat pemeriksaan perkara tersebut karena mendesak.

Pemohon uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan selama wabah COVID-19, Damai Hari Lubis, berencana mengajukan permohonan lagi apabila UU Perppu itu telah diundangkan.

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next