Ribuan Orang Melakukan Unjuk Rasa Menolak Tabungan Perumahan Rakyat

Elvia mengatakan seandainya skema tersebut sudah disosialisasikan dengan baik, ia dapat memantau ke mana uangnya pergi.

"Masalahnya adalah satu, visibilitas, kedua adalah transparansi, ketiga adalah bahwa kita itu dirugikan," katanya.

Ia merasa khawatir dengan program Tapera yang merupakan pembaharuan dari Taperum tersebut.

"Kalau ini memang tidak transparan dan tidak akuntabel, kenapa mesti dilanjutkan sama [pekerja] yang swasta?" ujarnya.

"Sudah cukup yang PNS itu menderita ... itu kan cuma akal-akalan mencari dana murah yang masif, gitu loh. Itu kan akal nipu-nipu saja."

Bagaimana tanggapan Presiden Jokowi?

Presiden Joko Widodo mengatakan keberatan saat ada kebijakan diumumkan menjadi hal yang "biasa".

"Biasa. Dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat," ungkap Presiden Jokowi di Istora Senayan, akhir bulan lalu.

Ia menyamakan Tapera dengan iuran BPJS Kesehatan, yang awalnya juga dianggap keberatan bagi sejumlah masyarakat karena harus membayarnya tiap bulan.