Risma Saksikan Langsung Perekaman Data Kependudukan Warga Marjinal

“Nantinya Kemensos akan mengevaluasi mereka lebih dulu, mereka bisa masuk ke bantuan apa. Apakah Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan Sosial Tunai (BST) atau Program Sembako. Mudah-mudahan Februari ini mereka bisa didorong untuk dapat bantuan,” katanya.

Risma mengakui untuk membantu menerbitkan dokumen kependudukan ini tidak mudah.

Sebab, beberapa PPKS tidak memiliki dokumen sama sekali.

Namun, Risma bersyukur para pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) bersedia menjadi penjamin.

“Alhamdulillah teman-teman LKS mendampingi mereka sebagai penjamin agar mereka mendapatkan identitas kependudukan,” ungkap dia.

Lebih lanjut Risma menyatakan, program ini tidak terkhusus di DKI Jakarta, namun juga akan dibuka untuk daerah-daerah lainnya di Indonesia.

“Terutama di daerah-daerah yang ada balai milik Kemensos seperti Bandung, Papua dan Sulawesi. Kemensos akan melakukan secara komprehensif sembari melakukan perbaikan data kemiskinan,” katanya.

Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat menyatakan peran LKS sebagai penjamin para warga marjinal untuk mendapatkan identitas kependudukan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan.