Robert Kardinal Soroti Penyerobotan Tanah Adat Papua oleh Perusahaan Sawit

Sementara anggota DPRD Provinsi Papua, John NR Gobai mengatakan, di beberapa daerah di Papua memang terdapat ribuan hektare sawit yang ditanam oleh perusahaan-perusahaan yang diberikan izin oleh Pemerintah.

Sayangnya, keberadaan perusahaan sawit ini malah memicu konflik dengan masyarakat setempat.

"Ada yang mendukung, ada juga yang meminta perusahaan ditutup," katanya.

Menurutnya, pemicu konflik perusahaan sawit dan masyarakat lantaran pPenerimaan resmi dari sawit yang selama ini disetor ke pemerintah pusat, kepada pemerintah daerah, jumlahnya masih sangat kecil.

Tidak sebanding dengan jumlah sawit dan minyak sawit yang keluar dari pohon sawit ditanam di tanah Papua.

"Mungkin kecil karena masuk ke kantong pribadi oknum pejabat," ujarnya.

Untuk meredam konflik di Papua ini, menurutnya, Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan izin untuk penambahan kebun kebun sawit. Sebab nyatanya, kehadiran sawit telah merusak sumber kehidupan masyarakat.

Sawit juga telah merusak sumber hidup, sumber tanaman obat dari masyarakat. Yang lebih parah, kehadiran sawit malah membuat banyak daerah pinggiran banjir.