Robert Kardinal Soroti Penyerobotan Tanah Adat Papua oleh Perusahaan Sawit

Untuk itu, politisi Golkar daerah pemilihan Papua Barat Daya ini berharap, sengketa lahan di Papua ini jadi pelajaran untuk ke depan agar Pemerintah hendaknya bertindak sebagai fasilitator.

Menurutnya, Pemerintah bisa bertindak Pejabat Catatan Sipil, yang berdiri di tengah-tengah antara investor dan masyarakat adat.

"Biarlah pemilik tanah dan investor ini berunding sendiri. Pemerintah cukup mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Bila perlu menjaga supaya kepentingan-kepentingan masyarakat adat ini bisa terpenuhi. Jangan investor ini cuma datang ke Pemerintah, terus tidak melihat ke bawah, tiba-tiba izinnya keluar. Amdalnya keluar. Padahal Amdal itu kan juga harus melibatkan masyarakat yang ada di situ," bilangnya.

Robert menilai, Pemerintah sebaiknya mengubah cara pandang terhadap pengelolaan sumber daya alam di Papua. Sehingga, tidak sekedar melayani pengusaha.

Tapi juga membela kepentingan masyarakat adat. Untuk itu, dia mendesak negara untuk ikut agar semua izin hak guna usaha yang ada tanpa melibatkan masyarakat adat itu dibatalkan seluruhnya.

"Oke-lah kalau pelaku usaha mau kerja di Papua. Tapi Papua ini kan ada yang punya tanah, ya duduk bersama, bicarakan. Apakah penyertaan modal tanahnya itu dengan investor, bagi hasil atau bagaimana, tapi diselesaikan oleh mereka berdua (pelaku usaha dan masyarakat adat). Pemerintah cukup mendengar dan mengesahkan aturan-aturan, izin-izinnya saja," pesannya.

Lebih lanjut, Robert mengatakan telah menghimbau kepada para koleganya di Kaukus Parlemen Papua, yakni para anggota DPR dan DPD Papua-Papua Barat 2019-2024, agar memberikan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat Papua menempuh keadilan di Jakarta.

"Saya sudah mengimbau, mengajak teman-teman dari DPR-DPD Papua, bagaimana kita beri petisi tandatangan untuk mendukung perjuangan masyarakat adat ini dikabulkan oleh MA," tambahnya.