Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

RUU Ciptaker, Status Karyawan Diatur Lewat Peraturan Pemerintah

Rabu, 07 Oktober 2020 – 15:44 WIB
RUU Ciptaker, Status Karyawan Diatur Lewat Peraturan Pemerintah - JPNN.COM
Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dan Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Jakarta. Foto: Aristo/jpnn

Pasal 62 menyatakan apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat 1, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

RUU Ciptaker telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10). Adapun enam fraksi, PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB dan PPP menerima bulat, sedangkan Fraksi PAN menerima dengan catatan. Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS menolak RUU Ciptaker disahkan menjadi UU. (boy/jpnn)

Simak! Video Pilihan Redaksi:

RUU Ciptaker sempat diisukan mengatur perusahaan tidak akan mengangkat karyawan yang sudah habis masa kontraknya.

Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News