RUU Penyadapan Tak Akan Rontokkan KPK, Tenang Saja

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Totok Daryanto memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan bukan untuk memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa dalam draf yang disusun, tidak ada upaya memangkas kewenangan lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo itu dalam memberantas korupsi.

“Saya ingin meneskan bahwa RUU ini sangat penting dan tidak akan memangkas kewenangan KPK,” ungkap Totok dalam diskusi “RUU Penyadapan Pangkas Kewenangan KPK?” di gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).

BACA JUGA : Fahri: Penyadapan Seenaknya, Seperti Nyadap Pohon Karet

Totok mengatakan, ada belasan UU yang menyinggung masalah penyadapan ini sangat banyak di Indonesia.

Muatan dan definisi penyadapan dalam setiap UU itu berbeda-beda. Karena itu, kata dia, DPR merasa perlu untuk menyusun UU Penyadapan yang mengatur seluruh penyadapan dikecualikan  bagi KPK.

Menurut dia, penyadapan yang dilakukan oleh berbagai instansi harus diatur karena negara berkewajiban melindungi setiap hak hak asasi warga negara yang diatur dalam konstitusi dan seluruh negara demokrasi.

“Jadi, aneh apabila tidak memberikan perlindungan yang menjadi perintah dari konstitusi itu,” paparnya.