Said Abdullah PDIP Merespons Spekulasi Soal Kenaikan Belanja Akhir Tahun Termasuk Bansos

“Ini telah kami mewanti-wanti kepada pemerintah agar penyaluran bansos tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Said.

Menurut Said, hal tersebut bertujuan untuk menghindari politisasi bansos menjelang pemilu.

“Sejatinya mekanisme penyalurannya lewat Kemensos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan sesuai tupoksi atas dasar perintah Undang-Undang,” ujar Said.

Said yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini mengatakan Bansos itu hak rakyat. Sebab dipungut dari pajak rakyat dan penghasilan bukan pajak yang diterima negara dari kekayaan alam di Indonesia, bukan milik pemerintah.

Menurut Said, kebijakannya didesain bersama di DPR. Pemerintah statusnya hanya menyalurkan kebijakan yang telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR.

“Jadi, tidak tidak elok kalau ada pejabat pemerintah menyebut program bansos adalah karena belas kasihan atau kemurahan hati pemerintah. Itu memang hak rakyat yang wajib diberikan,” ujar Said.(fri/jpnn)