Saling Klaim Lahan Bandara

Peta Wilayah dan BPN Nyatakan Milik Kota Tangerang

Senin, 09 Mei 2011 – 08:55 WIB

Harry juga berharap Mendagri bisa memerintahkan Gubernur Banten, menyelesaikan persoalan perbatasan wilayah tersebut. Selain persoalan klaim lahan, hubungan Pemkab Tangerang dengan Pemkot Tangerang kerap memanas. Lantaran terkait banyaknya aset yang belum diserahkan Pemkab Tangerang yang menjadi wilayah induk kepada daerah pemekarannya tersebut.

Hingga kini, belasan aset Pemkab Tangerang terutama kantor dinas yang ada di wilayah Kota Tangerang belum juga diserahkan. Karena berbagai persoalan aset itu, membuat hubungan dua pemerintah yang merupakan ”induk” dan ”anak” itu pasang surut. ”Kasus ini harus dituntaskan karena merupakan teritorial sebuah daerah dan tidak bisa dibiarkan,” cetusnya juga.

Sementara itu, Coorporate Sekretary PT AP II, Hary Cahyono mengatakan persoalan klaim wilayah dua daerah itu sebaiknya dibicarakan antara Pemkot Tangerang dengan Pemkab Tangerang. ”Sebagai wajib pajak yang baik, PT Angkasa Pura II selaku pengelola bandara tidak ada masalah harus membayar pajak itu ke mana pun. Yang jelas setoran masuk ke negara,” terangnya saat dihubungi INDOPOS, kemarin.

Menurutnya juga, Bandara Soetta memang paling besar menyetorkan pajak. Sehingga kerap menjadi rebutan antara Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang. ”Persoalan ini harus diselesaikan secara cepat sehingga menjadi jelas bagi kita. Sebelum ada hitam diatas putih kami akan tetap menyetorkan pajak kepada Pemkab Tangerang,” tegasnya. Dia juga mengakui telah menerima surat protes klaim lahan oleh Pemkab Tangerang dari Walikota Tangerang. (gin)