Saran Pusako untuk Cegah Suap Pengisian Jabatan di Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Pusat Studi dan Kajian Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari mendorong pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam seleksi calon kepala dinas. Ide itu didasari masih adanya transaksi suap dalam pengisian jabatan di daerah.

Kasus yang baru saja terungkap adalah suap kepada Bupati Kudus Muhammad Tamzil. KPK menangkap Tamzil yang didiga menerima suap dari Plt Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus Akhmad Sofyan (AHS).

Menurut Feri, penyelenggaraan pemerintahan di daerah memang sarat masalah. Menurutnya, posisi kepala dinas (kadis) merupakan jabatan yang paling sering diperjualbelikan.

BACA JUGA: KPK Jerat Bupati Kudus, Begini Kasusnya

Selain itu, kepala dinas biasanya menjadi agen bagi kepala daerah untuk memperoleh keuntungan tertentu. “Ini yang perlu diperhatikan,” kata Feri di kantor YLBHI, Jakarta Pusat, Minggu (28/7).

Feri menegaskan, seharusnya kepala daerah berperan aktif mencegah praktik korupsi. Untuk itu, kepala daerah sebaiknya meminta pendapat KPK ataupun PPATK guna memastikan calon kepala dinas bersih dari korupsi.

“Caranya calon kepala dinasnya diberikan saja kepada KPK atau PPATK, apakah mereka memiliki harta kekayaan tidak wajar atau berpotensi terlibat dalam kasus korupsi,” tutur Feri.(jawapos.com/jpg)