Tugas satgas, kata Lukman, harus memastikan apakah seluruh peraturan bisa berjalan efektif di tingkat lapangan. Jika perlu, harus ada sanksi bagi mereka karena satu dan lain hal tidak melaksanakan aturan yang berlaku. (dyn/bay)
JAKARTA - Pembentukan satuan tugas (satgas) perlindungan WNI untuk Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri menuai kritik dari sejumlah pihak di parlemen.