Satpol

Ketika Indonesia merdeka, kelompok amtenar ini melanjutkan tradisi menjadi pegawai negeri dan sebagai tumpuan mesin birokrasi. Budaya lama warisan penjajah kolonial masih melekat pada mesin birokrasi baru ini.

Pendekatan elitis dan main kuasa tetap menjadi tradisi. Alih-alih melayani, birokrasi malah minta dilayani.

Salah satu mesin birokrasi ciptaan Belanda untuk menertibkan keamanan ialah polisi pangreh praja. Ketika itu organisasi kepolisian dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu polisi pangreh praja (bestuur politie), polisi umum (algemeene politie), dan polisi bersenjata (gewanpende politie).

Polisi pangreh praja adalah satuan polisi yang diambil dari kalangan pribumi, dari perangkat desa sampai ke perangkat yang lebih tinggi di kawedanan dan kabupaten. Sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah kolonial, polisi pangreh praja lebih banyak mengabdi kepada penjajah daripada melayani rakyat.

Penertiban yang dilakukan polisi pangreh praja adalah penertiban sipil, tetapi sering juga melakukan penertiban politik terhadap orang-orang yang dianggap membangkang terhadap kekuasaan penjajah.

Pada masa kemerdekaan, polisi pangreh praja berubah menjadi polisi pamong praja. Sebagai bagian dari birokrasi, pamong praja menjalankan tugas penertiban sipil.

Akan tetapi, tradisi amtenar sejak zaman Belanda tidak mudah hilang begitu saja. Pendekatan kekuasaan yang berlebihan masih sering terjadi sampai sekarang. Nama boleh berubah, tetapi karakter lama masih tetap lekat

Kasus terbaru yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, hanya satu saja di antara rentetan kekerasan yang dilakukan oleh satpol PP terhadap warga. Dalam kasus itu terlihat bagaimana pendekatan kekuasaan lebih dikedepankan daripada pendekatan persuasif.