Satu Abad NU, dari Banser Rock You sampai ’Wak Min Thariq'

Kali ini Gus Yahya ingin merumuskan fikih baru supaya sesuai dengan kebutuhan geopolitik internasional yang sudah berubah karena globalisasi. Dalam forum internasional ini, para mufti dan ahli hukum Islam mengulas berbagai persoalan kontemporer dari sudut pandang Islam, mulai dari format negara-bangsa, relasi dengan nonmuslim, hingga tata politik global.

Salah satu fokus pembahasan pentingnya adalah tentang posisi Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di mata syariat Islam. Piagam ini dilihat dari dua sisi, yaitu di lingkungan internal umat Islam dan pergaulan internasional.

Pada aras pertama, Muktamar Fikih Peradaban memberi ajakan dan dorongan kepada para ulama dan fukaha untuk membangun konstruksi fiqhiyah yang solid dan diterima luas, yakni perihal legitimasi syariat bagi konstruksi negara-bangsa dan kesepakatan negara-bangsa dalam bentuk kelembagaan dan Piagam PBB. 

Setelah piagam ini dideklarasikan oleh PBB, diharapkan seluruh dunia akan mengadopsinya menjadi bentuk baku pemerintahan di seluruh negara anggota PBB. Bentuk negara itu adalah ’nation-state’ atau negara bangsa yang berdasarkan pada nasionalisme sekuler.

Ini berarti menjadi antitesis terhadap gagasan khilafah atau pan-islamisme yang muncul pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Muktamar Fikih Peradaban bertujuan untuk menjadikan Piagam PBB sebagai dasar tunggal pembentukan negara di seluruh dunia.

Dengan demikian, pembentukan negara berdasarkan Islam dianggap tidak sesuai dengan Piagam PBB.

Pada aras kedua, ajakan dan dorongan untuk menengok dan memperkuat legitimasi terhadap Piagam PBB merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperkuat multilateralisme dalam pergaulan internasional. 

KH Yahya Cholil Staquf mengatakan pembicaraan tentang tata dunia damai baru muncul setelah Perang Dunia II dengan lahirnya Piagam PBB. Sebelum itu, masyarakat dunia masih diliputi sektariaisme yang syarat konflik, termasuk di internal umat Islam sendiri.