SBY: Bongkar Mafia Pajak

Juga Minta Tak Lupakan Pengusutan Pidana Century

Selasa, 06 April 2010 – 06:38 WIB

Presiden SBY didampingi Wapres Boediono, saat Sidang Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, Senin (5/4). Foto: Rumgapres.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan aparat penegak hukum membongkar segala macam kejahatan di bidang perpajakan. Kejahatan tersebut telah merugikan negara sehingga pemerintah tidak akan menoleransi. "Saya minta bongkar, kejar supaya bersih betul, supaya rakyat tidak dirugikan," kata SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/4).

Presiden mengatakan, memberantas mafia hukum, termasuk kejahatan pajak, harus dituntaskan. SBY telah mendapatkan laporan tentang mafia pajak dengan pengungkapan rekening pegawai pajak Gayus Tambunan. "Saya terus terang terusik dengan kejadian ini, meski yang dilaporkan kepada saya belum utuh. Tapi saatnya kita tata secara sangat serius. Kita bersihkan hal-hal yang sangat merintangi pembangunan kita ke depan," kata Presiden.

Dia mengategorikan setidaknya ada tiga jenis kejahatan pajak. Pertama, wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. "Tidak bayar, atau ngemplang, atau membayar tidak sesuai dengan ketentuan. Tentu saja diberikan tindakan hukum karena negara dirugikan," kata SBY. Jenis kejahatan pajak kedua adalah korupsi aparat pajak. Hal tersebut juga tidak akan ditoleransi karena negara membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan. Sedangkan jenis kejahatan pajak ketiga adalah kongkalikong. "Kongkalikong, damai, damai yang jahat," kata SBY.

SBY menyebut kasus yang melibatkan Gayus termasuk jenis kongkalikong. Dia menegaskan, kasus tersebut bukan kejahatan tunggal yang dilakukan aparat pajak. "Ternyata, pengadilan pajak sarat dengan praktik mafia. Ini juga yang harus kita berantas," kata SBY.