Sejumlah Tokoh Soroti Demokrasi Indonesia di Tengah Pandemi dan Resesi Ekonomi, Simak Komentarnya

Ke depan, harap Viryan, KPU dan partai politik bisa lebih sinergis dalam meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia.

“Kita harus memikirkan secara seksama, seperti apa persiapan ke depannya, baik masih ada pandemi maupun tidak, untuk menggelar pemilu selanjutnya,” kata Viryan Azis.

Aditya Perdana, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Ilmu Politik Universitas Indonesia, mengingatkan beberapa ancaman terhadap demokrasi Indonesia di tahun 2021. Pertama, ancaman demokrasi berupa kebebasan sipil dan politik (offline dan online), ruang partisipasi publik yang terbatas karena pandemi, dan konsolidasi aparat keamanan dalam ruang publik semakin meluas.

Kedua, ancaman politik elektoral, berupa kekuatan oligarki dan dinasti politik yang juga terkonsolidasi secara regulasi maupun kompetisi, serta dilemahkannya peluang calon perseorangan.

Ketiga, keterbatasan dalam pengawasan terhadap pemerintah seperti yang tercermin dalam korupsi bansos oleh Menteri Sosial Juliari Batubara.

Adit juga memberikan gambaran apa yang terjadi di banyak negara dalam masa pandemi. Pertama, pemerintah semakin kuat dan melemahkan kelompok oposisi. Kedua, strong leadership yang multitafsir. Ketiga, ada desakan internasional untuk menguatkan kelompok masyarakat sipil.

Adit pun mengingatkan, salah satu tantangan terbesar tahun 2021 adalah pembahasan revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Sedangkan Donny Ardianto, pegiat HAM & Demokrasi, dari Kurawal Foundation, menegaskan salah satu penanda regresi demokrasi di Indonesia di samping pemusatan kekuasaan dan pemberangusan oposisi adalah politisasi penegak hukum. Setelah gagal direformasi, polisi menjadi alat (tools) bagi kekuasaan untuk menekan kritik dan lawan politik dengan menggunakan perangkat hukum.