Sejumlah Tokoh Soroti Demokrasi Indonesia di Tengah Pandemi dan Resesi Ekonomi, Simak Komentarnya

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyoroti demokrasi di Indonesia selama tahun 2020. Menurut Herzaky, ada kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi di Indonesia.

Meskipun saat ini belum mengarah ke otoritarian, kata Herzaky, demokrasi Indonesia menuju apa yang disebut profesor politik dari Universitas Warwick, Inggris, Colin Crouch, sebagai masyarakat post democracy.

Masyarakat yang memiliki dan menggunakan seluruh institusi demokrasi, tetapi demokrasi hanya berkembang di permukaan sebagai formalitas saja.

Apalagi dengan pandemi dan resesi ekonomi saat ini. "Ada kecenderungan dan dorongan yang seakan-akan melegalkan pemerintah bertindak secara berlebihan dan menafikan demokrasi, dalam penanganan pandemi,"  kata Herzaky Mahendra Putra dalam Proklamasi Democracy Forum ke-8, bertajuk “Demokrasi Indonesia di Tengah Pandemi & Resesi Ekonomi: Harapan Untuk 2021” di Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020, secara daring.

Untuk menghindarinya, lanjut Herzaky, pemerintah harus lebih terbuka dalam menerima kritikan dan saran dari berbagai pihak.

Menurutnya, transparansi, kredibilitas dan kebebasan arus informasi, partisipasi dan kolaborasi kelompok masyarakat sipil secara sukarela merupakan beberapa unsur penting dalam menangani pandemi yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.

Koalisi masyarakat sipil pun harus melakukan konsolidasi yang lebih optimal, sambil terus mengharapkan parlemen benar-benar menjalankan check and balances, bukan berhenti sebagai pendukung pemerintah saja.

Di tempat yang sama, Komisioner KPU RI Viryan Azis, mengungkapkan, kelegaannya karena partisipasi saat Pilkada 2020 lalu meningkat meskipun di era pandemi. Hanya Indonesia yang bisa menyelenggarakan Pemilu dengan Partisipan terbanyak saat pandemi yaitu 75 persen. Ini pertanda positif di satu sisi untuk demokrasi Indonesia.