Sekjen PDIP: Risma Bukan Pemimpin Pencitraan Penuh Kebohongan

"Kuncinya adalah kualitas pendidikan, meritokrasi atau penempatan jabatan strategis, dan hukum berkeadilan. Dan di dalam semua itu, ada roh kedisiplinan, ujar Hasto.

“Maka di partai kita juga mengadopsi jalan pelembagaan dengan kedisiplinan itu. Termasuk dalam mengusung pemimpin di dalam pilkada,” kata Hasto.

Menurut Hasto, tantangannya tak mudah. Sebab PDIP sudah membesarkan seseorang selama 23 tahun, tetapi ternyata ia lebih mengutamakan ambisi kekuasaan demi keluarganya. Yang dimaksudnya adalah Joko Widodo (Jokowi).

“Kekuasaan bisa mengubah seseorang. Awalnya tampak sederhana, naik pesawat menolak kelas bisnis, tetapi ternyata aslinya belakangan berbeda. Ini mengajarkan kita politik tak boleh diisi dan dihidupi dengan kebohongan. Politik harus diisi sosok pemimpin berkarakter,” kata Hasto.

“Kalau Bu Risma berbeda. Ia menjadi wali kota Surabaya dua periode sampai kemudian menjadi Mensos, ia tak pernah berubah. Tetap sosok yang bergerak cepat bila membela wong cilik,” tegas Hasto.

Sementara, Ronny Talapessy meminta seluruh kader partai di Trenggalek serta Tulungagung untuk mengaktifkan posko-posko pengawasan dugaan kecurangan pengerahan aparat pemerintahan dalam pemenangan pilkada. Ia mengatakan kebijakan ini didasari oleh pengalaman pada Pilpres 2024 lalu, serta perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Ibu Megawati menyatakan bahwa sikap partai politik partai ke depan tidak ringan. Sekarang hukum vs hukum. Hukum yang mengandung kekuasaan keadilan melawan hukum yang dimanipulasi,” kata Ronny.

Ia mengatakan kader partai sudah tak saatnya lagi tunduk kepada penggunaan wewenang oleh oknum aparat seperti terjadi di pemilu lalu. Namun justru dengan semangat perjuangan dan perlawan, memastikan hukum yang berkeadilan benar-benar ditegakkan.