Semua Anggota KPU Diminta Mundur

Kisruh DPT, Pandawa Demokrasi Tuntut Tanggung Jawab Presiden

Minggu, 19 April 2009 – 16:54 WIB

Meski demikian, Pandawa Demokrasi juga menyesalkan sikap Presiden SBY yang menyatakan kisruh DPT adalah sepenuhnya tanggung jawab KPU. Menurut mereka, tidak sepantasnya presiden sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan melemparkan kesalahan itu kepada KPU.

Mantan Ketua GMNI Kota Bekasi itu mengatakan, dalam pidato presiden Kamis (16/4) malam lalu, jelas sekali Presiden SBY ingin menghindar dengan mengajak semua pihak untuk bertanggung jawab atas kisruh DPT itu.

“Ibarat pepatah, Presiden SBY itu lempar batu sembunyi tangan. Padahal, persoalan DPT itu semuanya bersumber pada Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) yang dikeluarkan oleh Depdagri yang notabene berada dalam garis komando presiden. Jadi, kisuh DPT ini adalah tanggung jawab presiden,” katanya lagi.

Dengan suara lantang, kumpulan aktivis muda ini menuding proses pemilu 9 April 2009 bukan saja tidak berkualitas, tapi benar-benar sudah gagal. Kegagalan ini dibuktikan dengan jutaan warga di republik ini "dipaksa" melakukan golput lantaran tidak terdaftar sebagai pemilih.

JAKARTA- Kelompok pemuda peduli pemilu yang menamakan diri Pandawa Demokrasi mendesak semua anggota KPU segera mundur. Tuntutan ini disampaikan menyusul

• Prev
• 1
• 2
• 3
• Next