Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Semua Fraksi DPR Setuju RUU Pertanggungjawaban APBN Dibahas Lebih Lanjut

Selasa, 18 Agustus 2020 – 18:17 WIB
Semua Fraksi DPR Setuju RUU Pertanggungjawaban APBN Dibahas Lebih Lanjut - JPNN.COM
Ilustrasi Gedung DPR. Foto: Ricardo/JPNN.com

Menurut dia, capaian makro pemerintah 2019 menunjukkan pencapaian IPM 71,92, pengangguran terbuka 5,28 persen, tingkat kemiskinan 9,2 persen, dan rasio gini 0,38 persen. Atas capaian itu, Fraksi PDI Perjuangan memberi apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam menjalankan APBN untuk kesejahteraan rakyat.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi hasil pemeriksaan BPK yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa pemerintah dalam mengelola APBN di tahun-tahun berikutnya agar meningkatkan efektivitas sistem pengenadlian internal, penataan undang-undang, dan mempertajam efek manfaat APBN dalam meningkatkan derajat kehidupan rakyat.

"Fraksi PDI Perjuangam menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang Pertanggjunawaban Atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019 sesuai mekanisme," kata Dede.

Sementara itu, Jubir Fraksi PKS Rofik Hananto mengatakan secara umum pihaknya menilai bahwa kinerja pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2019 masih kurang memuaskan sehingga berdampak tidak optimalnya pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan UUD NRI 1945 Pasal 23 Ayat 1.

Selain itu, terkait kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah, pihaknya mendesak agar meningkatkan penyajian dua laporan keuangan kementerian dan lembaga (LKKL), yang belum meraih WTP. Serta memberikan laporan serius atas satu LKKL yang disclaimer.

Salah satu catatan khusus FPKS, kata Rofik, pihaknya memandang pemerintah belum mampu memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan APBN sebesar 5,3 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi 5,02 persen, jauh dari target. "Fraksi PKS mencermati, tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi sudah terjadi sejak 2015, dan terus terjadi hingga akhir periode pemerintahan," kata Rofik.

Ia menegaskan, kegagapan tersebut menyebabkan upaya menekan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan makin lamban.

Pemerintah diminta terus meningkatkan kinerja APBN. Capaian pemerintah 2019 masih jauh dari harapan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close