Senator Filep: Segera Mengaudit SKK Migas dan BP Tangguh di Bintuni Papua Barat

jpnn.com, JAKARTA - Senator Papua Barat Dr. Filep Wamafma memberi perhatian terhadap persoalan pengelolaan BP Tangguh mendapat perhatian dari.

“Pemerintah perlu segera melakukan audit terhadap eksistensi dan sumbangsih yang diberikan BP Tangguh bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni,” ujar Filep Wamafma seperti dilansir JPNN Papua pada Minggu (19/3).

Filep mengatakan kontrak BP Tangguh masih akan berakhir pada tahun 2035 karena pemerintah telah mengesahkan perpanjangan kontrak perusahaan tersebut.

Sementara itu, per April 2022, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah menyerahkan sisa uang ketuk pintu tahap I sebesar Rp 16,2 miliar kepada masyarakat Sebyar.

Dana itu bersumber dari APBD induk yang dianggarkan tahun 2022 untuk melunasi sisa dana Rp 32,4 miliar uang ketuk pintu dari sumur gas yang sedang dikelola oleh BP Migas LNG Tangguh Bintuni.

“Kehadiran BP Tangguh di Bintuni sudah seharusnya berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Bintuni sebagai daerah penghasil,” ujar Senator Filep.

Dia menyebut data BPS 2023, persentase kemiskinan di Kabupaten Bintuni di tahun 2022 naik 0,34 persen.

“Logika sederhananya, kenaikan ini seharusnya tidak terjadi karena BP Tangguh ini berdiri di Bintuni. Sumbangsih perusahaan misalnya dari CSR-nya saja bisa mengurangi angka kemiskinan di Bintuni,” ujar Filep.