Senator Filep: Wapres Perlu Mengecek ke Lapangan Soal Klaim BP Tangguh

Dia juga mengatakan fasilitas kesehatan yang tidak memadai, disertai akses transportasi dengan kapal kayu swadaya masyarakat, termasuk jembatan yang juga dari swadaya masyarakat, menyebabkan masyarakat kesulitan berobat.

“Kesaksian dari orang Sebyar, Weriagar, Taroy, juga kesaksian dari Ketua LMA 7 Suku Teluk Bintuni dan Kepala Pemerintahan Adat 7 Suku, membuktikan bahwa masyarakat sekitar dan terdampak oleh operasi BP Tangguh sama sekali tidak diperhatikan,” kata Filep lagi.

Filep pun menilai klaim BP soal jumlah tenaga kerja OAP yang disebut hingga 72 persen perlu diinvestigasi.

Menurut dia, klaim itu perlu dipastikan atau divalidasi terkait kebenarannya.

“Benarkah demikian? Di posisi manajerialkah mereka, atau di posisi unskilled labour? Lalu soal klaim pendidikan, dimana mereka semua yang sudah dapat beasiswa itu yang katanya sampai ribuan?” tanya Filep.

Fakta di lapangan, menurut Filep, pada tahun 2007, ada Keputusan Masyarakat Kampung Tanah Merah, Kampung Saengga, Dusun Onar Baru, Dusun Onar Lama dengan Pemerintah Daerah terkait Pengelolaan SMP dan Asrama di Tanah Merah.

“Dalam keputusan tersebut, masyarakat di kampung dan dusun ini meminta Bupati agar mendesak BP Tangguh untuk bertanggung jawab atas biaya operasional dan pengelolaan SMP serta asrama selama Tangguh beroperasi di Bintuni,” katanya.

Namun, realitanya hingga kini, tidak ada realisasi yang jelas atas keputusan bersama ini.