Setelah 10 Jam Buruh Bertahan, UMSK & UMSP Jateng 2025 Ditetapkan

jpnn.com, SEMARANG - Setelah sepuluh jam lamanya bertahan di Jalan Pahlawan Kota Semarang, buruh dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah (Jateng) akhirnya membubarkan diri.

Mereka bubar setelah Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2025 ditetapkan.

Di tengah guyuran hujan, ratusan buruh itu melakukan unjuk rasa mengawal penetapan UMSP, dan UMSK di depan Kantor Gubernur Jateng, Rabu (18/12). Sekitar pukul 14.00 WIB, massa mulai memenuhi satu ruas Jalan Pahlawan hingga diberlakukan contra flow oleh kepolisian yang setia mengamankan aksi.

Langit yang kian kelabu, hujan terus mengguyur tak menyurutkan langkah ratusan buruh itu mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Jateng Nana Sudjana untuk segera menetapkan UMSP, dan UMSK. Ada yang basah kuyup, pula menggunakan jas hujan.

Tampak cuaca menjelang malam mulai bersahabat. Namun, massa makin memanas dengan melakukan pembakaran ban. Di saat itu, semangat mereka makin berkobar dengan melakukan orasi menyuarakan tuntutan di mobil komando aksi.

"Kami di sini karena pemerintah sudah tidak peduli dengan nasib rakyat kecil. Jateng punya upah minimum terendah dibandingkan daerah lain," kata seorang orator dengan lantang dari mobil komando aksi.

Gerakan buruh se-Jateng ini buntut lambatnya Pemerintah Provinsi (Pemprov Jateng) menetapkan UMSP, dan UMSK 2025. Di bawah kepemimpinan sementara Nana Sudjana, Jateng justru baru menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.

Keputusan tersebut dinilai jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (KHL) buruh tinggal di Jateng. Aksi ini disebut sebagai perjuangan yang bukan hanya soal angka, melainkan keadilan. Sumartono, Koordinator Aksi mengatakan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan KHL.