Setelah Merapi, Jogja Dihantam Monarki

JAKARTA - Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta mengatakan, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melukai masyarakat Yogyakarta. Di saat masyarakat Yogya masih dirundung duka akibat bencana Merapi, presiden malah membuat pernyataan yang menyakitkan. Dikatakan Anis, pemberian keistimewaan kepada Yogyakarta termasuk penetapan Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur dan Sri Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur, merupakan hak sejarah yang dimiliki Yogyakarta.

"Saya bisa memahami, pernyataan Presiden melukai masyarakat Yogya. Sebenarnya itu hak sejarah kepada Yogyakarta, tapi pernyataan Presiden, apalagi setelah terkena musibah seperti ini, terlepas apakah mau ditafsirkan seperti apa, apapun argumen yang diajukan, itu tidak pantas," kata Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12).

Anis yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS mengungkapkan, berdasarkan kajian internal partainya, masyarakat Yogya sendiri menginginkan agar Sri Sultan Hamengku Buwono ditetapkan sebagai Gubernur. "Kita sendiri telah setengah tahun ini mempelajari secara mendetail, termasuk melakukan kunjungan random terhadap mereka, dan yang dilihat sekarang memang benar, mereka menginginkan penetapan," ujarnya.

Bagaimana dengan wacana referendum? Anis mengatakan referendum memang jalan keluar menyelesaikan masalah bila RUU DIY tidak bisa diselesaikan. "Kalau memang pemerintah ragu-ragu memutuskan. Itu tantangan legal dari masyarakat Yogyakarta, dan itu menunjukkan keyakinan mereka," tukasnya.