Setiap Tahun BPS dan Kemendes Survei Perubahan di Desa

"SID saat sosialiasi dengan pendamping, sehingga SID menjadi modul pembelajaran, jadi ada transfer knowledge untuk pemerintahan desa, bisa juga dalam akademi desa," sarannya.

Di Kabupaten Bogor sendiri ada 261 desa belum menerapkan SID, 139 desa sudah menerapkan secara offline dan 16 dess sudah menerapkan secara online.
"Belum semua bupati melakukan SID, jadi data masih ujug-ujug. Jadi data sangat penting, yang mengumpulkan data harus benar. Pakai saluran metode pendataan yang ada seperti SID, sehingga bangun desa tepat sasaran," pesannya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Biro Perencanaan Muhammad Rizal mengatakan masalah data menjadi penting untuk mendapatkan perkembangan pembangunan desa karena kekosongan data akan menyulitkan.

"Dengan adanya rapat koordinasi ini diharapkan bisa mensinkronkan antara pemerintah pusat, provinsi, pemkab, Prtides. Kabupaten Bogor punya komitmen regulasi sistem informasi d desa.

Salah satunya desa percontohan melalui SIPBM (Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat) dari UNICEF," pungkasnya.

Rapat Koordinasi ini untuk membahas dan mengelola kebijakan tentang sistim pengelolaan desa. Yang dibahas terkait regulasi dan rumusan kebijakan. Kemudian FGD dalam bentuk aplikasi yg akan dilakukan pelakunya langsung.

Acara selain dihadiri pejabat Kemendes PDTT, dihadiri juga oleh pemda Bogor, PMD Jawa Barat, LPPM IPB, ITB, UNPAD, TA P3MD Provinsi Jabar dan Kab Bogor.(adv/jpnn)