Siapa Mengingkari DIY Bukan Kerajaan?

Rabu, 01 Desember 2010 – 09:39 WIB

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Senayan, Selasa (30/11). Foto: Wahyu Dwi Nugroho/RM

Ini bukan kekhawatiran presiden pribadi, ini amanat UUD. Coba kita luruskan dan jernih melihat. Jangan dihadap-hadapkan antara Sultan dengan presiden. Ini adalah amanat UUD yang mengatakan gubernur, bupati dan walikota dipilih secara demokratis. Presiden kan pengemban amanat rakyat untuk menjaga UUD, sekarang dibenturkan antara presiden dengan sultan. Presiden menjaga UUD, presiden dilarang melawan UUD. Presiden harus taat dan patuh pada UUD, maka itu harus ada kajian dari presiden. Kan presiden tidak boleh bertentangan dengan UUD?. Bahkan bisa diberhentikan jika melanggar UUD. Pasal 18 kan bilang dipilih secara demokratis, apa presiden mau melanggar itu? Ini kita sedang mengatur sistem yang mengakomodir amanat UUD, yang melihat realita Jogja sebagai kesultanan dan melihat juga aspek perkembangan dinamika politik yang terjadi.

Kalau masyarakat Jogja tetap ingin penetapan?

Itu yang belum diputuskan, ada hasil surveinya tidak?

Pemerintah sudah melakukan survei?

Saya sudah, nanti lah kita umumkan sekaligus. Kita kan tidak sesederhana itu kok, semuanya kita kaji dari berbagai aspek. Presiden juga sudah setahun melakukan kajian mendalam tentang berbagai hal dan sangat hati-hati. Kemarin beliau tidak mengatakan akan menghilangkan keistimewaan, orang kok terlalu banyak yang ngomong seolah-olah presiden akan menghilangkan keistimewaan. Padahal, belum pernah, tapi menghormati keistimewaan, karena sudah enam keistimewaan DIY yang disepakati oleh DPR. Tinggal satu mekanisme kepala daerah itu, itu pun masih mau dibicarakan. Jadi tolong diluruskan, saya hadir di situ dan saya diminta presentasi oleh presiden. Inikan pengantar presiden. Sekarang seolah-olah presiden ingin menghilangkan keistimewaan. Keistimewaan itu banyak, ada tujuh. (sam/jpnn)