Siapa Mengingkari DIY Bukan Kerajaan?

Rabu, 01 Desember 2010 – 09:39 WIB

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Senayan, Selasa (30/11). Foto: Wahyu Dwi Nugroho/RM

Berarti masih buka peluang untuk penetapan?

Itu yang akan dibahas dan besok finalisasinya, tapi ceritanya sudah kemana-mana karena orang menafsirkan sendiri-sendiri.

Sultan HB X mengtakan, DIY juga memiliki DPRD, Pemda dan perda seperti daerah lain?

Monarki itu kan kerajaan, siapa yang mengingkari DIY itu bukan kerajaan? Itu kan tata kelola pemerintahannya, dimana dia taat pada UU 32/2004, taat pada kepegawaiannya. Tapi kekuasaanya bagaimana? Dalam memperoleh kekuasaanya bagaimana? Kalau turun menurun, pertama tentu itu tidak demokrasi. Kan itu artinya.

Kalau dipilih, dimana keistimewaan Sultan sebagai raja?

Itulah yang sedang dirumuskan, besok akan difinalisasi. Presiden mempertimbangkan kepentingan monarki dan kepentingan demokrasi,  amanat UUD. Presiden baru ngomong seperti itu saja sudah ditanggapi macam-macam.

Apa itu juga kekhawatiran presiden karena banyak masyarakat yang minta ditetapkan?

SEMULA Mendagri Gamawan Fauzi mencoba menahan diri untuk tidak terburu-buru mengomentari polemik 'monarki' Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meski

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next