Sikap Resmi FPI setelah Anies Beri Penghargaan ke Diskotek Colosseum

jpnn.com, JAKARTA - Front Pembela Islam (FPI) mengeluarkan pernyataan sikap setelah Pemprov DKI dianggap membuat kebijakan yang mendukung kemaksiatan. Setidaknya terdapat dua kebijakan dari Pemprov DKI yang dianggap FPI mendukung kemaksiatan.

Dua kebijakan itu yakni pemberian izin kegiatan Djakarta Warehouse Project (DWP) dan memberikan penghargaan terhadap lokasi maksiat bekedok tempat hiburan.

Juru Bicara FPI Munarman menyebut pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengubah orientasi pembangunan. Dari yang sebelumnya mengedepankan pertumbuhan ekonomi menjadi pembangunan religius.

"Kedua, kami umat Islam di Jakarta sampai saat ini masih menaruh kepercayaan kepada Bapak Anies Baswedan untuk mampu mewujudkan kehidupan di Jakarta yang berdasarkan sejarah berdirinya adalah kota yang penuh dengan nilai religius," ungkap Munarman kepada jpnn.com, Senin (16/12).

Selanjutnya, kata Munarman, FPI memprotes dua keras dua kebijakan Pemprov DKI ini. Ke depan, FPI tidak menginginkan kebijakan yang mendukung maksiat dapat diloloskan Pemprov DKI.

"Kami sarankan sebaiknya Bapak Anies Baswedan selalu Gubernur DKI Jakarta saat ini, melakukan review menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang sangat potensial membuka celah dan peluang berkembangnya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan," ucap Munarman.

Sikap lainnya, kata Munarman, FPI menuntut Anies Baswedan untuk mencabut berbagai izin tempat hiburan dan kegiatan hiburan yang telah nyata dijadikan ajang memfasilitasi kemungkaran.

"Hentikan pemberian penghargaan kepada tempat hiburan seperti diskotek dan sejenisnya yang tidak ada manfaat sama sekali dalam pencapaian indeks manusia yang beriman dan bertakwa," timpal dia.