Sikapi Laporan BPK, Ahok Ancam Copot Kadis PU

jpnn.com - JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama berencana mencopot pimpinan SKPD yang pengelolalaan keuangannya disoroti BPK. Hal tersebut diungkapkan pejabat yang akrab disapa Ahok itu usai mendengar langsung pemaparan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) APBD DKI 2013 yang meraih opini WDP.  

Namun, Ahok masih menunggu Gubernur Joko Widodo, karena yang memiliki wewenang mencopot pimpinan SKPD adalah Gubernur DKI. Ahok pun berharap, Gubernur DKI non aktif Joko Widodo (Jokowi) segera mengakhiri masa cutinya dan langsung mencopot pimpinan SKPD yang menyebabkan kerugian daerah pada LK APBD 2013.

"Tindak lanjutnya, ada beberapa pejabat yang harus kami ganti. Tunggu Pak Gubernur kembali. Akan kami copot SKPD-SKPD yang artinya menantang kami," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (20/6).

Salah satu pimpinan SKPD yang akan dicopot dari jabatannya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta. Sebab, dalam LHP tersebut, BPK menyoroti adanya transaksi non cash dan transfer dana APBD DKI 2013 ke rekening pribadi pejabat Dinas PU DKI.

"Dinas PU lah yang kita ganti. Memang yang jadi masalah ini ada temuan-temuan juga di Dinas PU. Padahal instruksi kami, suratnya sangat jelas. Semua musti transaksi non cash. Dan pekerjaan yang enggak selesai itu harus disetop. Tapi ternyata mereka cukup nakal. Yang musti transaksi non-cash dikirim ke rekening pribadi," cetusnya.
 
Pimpinan SKPD lainnya yang terancam diganti adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Sebab BPK pun menyoroti pelaksanaan sensus atas aset tetap dan aset lainnya belum memadai.

"BPKD bermasalah soal aset dan sistem. Nah, tinggal yang baru kita lihat kinerjanya seperti apa. Saya kira ini satu langkah yang baik," tutur Ahok lagi.

Menurut mantan Bupati Belitung Timur itu juga, hasil pemeriksaan BPK masih terlalu bagus untuk diterima Pemprov DKI. Pasalnya, bila diselidiki lebih mendetail masih banyak mark up anggaran yang tidak ditemukan BPK. Masih banyak kwitansi kosong yang tidak ditemukan BPK.

"Juga masih banyak sunat menyunat anggaran hingga 20 persen yang enggak ditemukan BPK. Itu karena, SKPD bikin laporan keuangannya rapi. Misalnya, contoh olahraga siswa di Sentul, disuruh Pak Lasro kerjain habisnya hanya Rp 6 miliar. Belum lagi di tingkat kelurahan dan kecamatan ada pemotongan-pemotongan," ungkap Ahok lagi.