SKB 4 Menteri Tentang Pembelajaran Tatap Muka Ambigu, Kemendikbud-Kemenag Jangan Lepas Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) memberikan penilaian buruk atas kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim dalam pembelajaran tatap muka (PTM) bulan ini. Mengingat kondisi terakhir, kasus Covid-19 makin tinggi, ditambah libur siswa pascaujian semester, Natal, dan Tahun Baru. 

"Mobilitas masyarakat tinggi, makanya P2G sejak awal terus menyuarakan agar guru, siswa, dan orang tua menunda libur demi menahan penyebaran Covid-19," kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim, Sabtu (2/1).

P2G memandang SKB 4 Menteri Jilid 3 tidak tegas dengan diksi membolehkan PTM dan menyerahkan begitu saja kepada Pemda. Oleh karena itu, P2G meminta pemerintah dan Pemda untuk menunda PTM Januari 2021, khususnya di zona merah, oranye, dan kuning. 

Memang, kata Satriwan, rencana PTM tak bisa dipukul rata sama di semua daerah dan zona. Adapun di zona hijau dapat saja melakukan PTM dengan syarat memenuhi 5 SIAP, protokol kesehatan ketat; SOP Disdik dan sekolah; tes swab bagi warga sekolah; dan izin dari masing-masing orang tua. 

"Jika syarat di atas tak terpenuhi maka tentu perpajang pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah pilihan terbaik. Akan terlalu spekulatif dan sangat berbahaya, jika Kemendikbud dan Pemda membolehkan sekolah PTM mulai Januari 2021. Sebab akan ada klaster baru di sekolah," tuturnya.

Harus diakui, ada daerah dan sekolah yang berada di zona hijau, yang mereka sudah melaksanakan PTM beberapa bulan terakhir dengan protokol kesehatan. Namun, bagi daerah-daerah tertentu kebijakan memperpanjang PJJ bukan opsi terbaik. Apalagi selama sembilan bulan ini siswa tak mengikuti PJJ dengan optimal. 

Satriwan mengungkapkan, dari hasil survei P2G akhir November 2020 di 100 kota/kab, 29 provinsi, terlihat bahwa penyerapan materi pembelajaran siswa hanya 25%, khususnya PJJ melalui metode guru kunjung (PJJ Luring).

P2G mendesak Kemendikbud dan Kemenag jangan lepas tanggung jawab. Harus benar-benar mengecek pemenuhan 5 SIAP dan daftar periksa tiap-tiap sekolah di daerah.