Skema Penyelamatan Ekonomi yang Disodorkan Sri Mulyani Janggal?

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro menyoroti kejanggalan skema penyelamatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang disiapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Hal ini diketahui dari bahan presentasi Sri Mulyani yang diserahkan ke Komisi XI DPR pada Senin malam (25/5), untuk dibahas dalam rapat kerja pada Selasa (26/5).

Namun rapat tersebut dibatalkan DPR gara-gara menteri keuangan terbaik sedunia itu terlambat mengirimkan bahannya ke DPR.

Forum itu sedianya untuk mengonsultasikan kebijakan, regulasi, dan program penyelamatan perekonomian nasional (PEN) dan prakiraan kebutuhan pembiayaan untuk penyelamatan perekonomian nasional, beserta sumber pembiayaan dan pembagian risiko dan beban.

Nah, setelah mencermati bahan terkait skema yang disiapkan Kemenkeu, ada beberapa kejanggalan. Antara lain, nyaris tidak ada perubahan dalam bahan tersebut bila dibandingkan dengan dokumen rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Istilahnya cuma ganti kulit saja. Kecuali ada satu hal yang menimbulkan tanda tanya, yakni melebarnya skema penyelamatan ekonomi dalam bahan terbaru ini," ucap Fauzi Selasa malam.

Legislator Partai Nasdem itu menjelasakan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), merupakan turunan dari Perppu 1/2020, yang pada intinya membicarakan soal sektor riil dan perbankan. Namun di bahan terbaru, skemanya bertambah.

"Kok jadi melebar? Dijalankan dengan empat skema, yakni penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan," ujar Fauzi.

Kemudian, penerbitan SBN dalam rangka pandemi Covid-19 tidak dilakukan melalui seri khusus (pandemic bonds). Penerbitan SBN dilakukan secara keseluruhan, baik melalui lelang, ritel, maupun private placement, dalam dan/atau luar negeri.

"Jadi enggak ketahuan, mana yang benar-benar karena covid, mana yang memang fundamentalnya jeblok," tegas politikus asal Sumatera Selatan ini.

Setelah dicermati lagi, dukungan fiskal untuk penanganan Covid-19 mengacu PP 23/2020, terdapat ketidaksinkronan berupa tumpang tindih sumber pembiayaan program.

Pertama di bidang kesehatan yang meliputi belanja penanganan Covid-19, insentif tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran JKN PBPU dan BP kelas 3, serta Gugus Tugas Covid-19, itu sudah masuk dalam Perpres 54.

Kemudian poin kedua, dukungan fiskal untuk rumah tangga yang meliputi PKH, sembako, bansos Jabodetabek, Bansos Nontunai Jabodetabek, Kartu Prakerja, diskon listrik hingga cadangan perluasan, itu sudah masuk dalam APBN.

Hanya ada satu program yang menurut Fauzi sesuai dengan PP 23/2020, yakni dukungan untuk dunia usaha dan pemda dalam bentuk penempatan dana untuk restrukturisasi UMKM dengan nilai sekitar Rp 87,60 Triliun.

"Sedangkan terkait program perpajakan dan stimulus lainnya itu kan sudah masuk dalam APBN dan tidak sinkron dengan Perppu Nomor 1/2020," tandas Fauzi.(fat/jpnn)