Soal Andi, Bawaslu Tunggu Laporan

Sabtu, 04 Juli 2009 – 10:34 WIB

Meski siap mengusut, Wirdyaningsih pesimistis bahwa kasus tersebut dapat berlanjut ke proses hukum. Sebab, laporan pidana pemilu yang dilaporkan Bawaslu ke Polri biasanya mentok kendati bukti yang ditunjukkan berupa rekaman dan transkrip video. "Itu berdasarkan pengalaman kasus-kasus sebelumnya," katanya. Dia lantas mencontohkan kasus kampanye di luar jadwal SBY di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran, pada 30 Mei lalu.

Sementara itu, JK menegaskan, semua etnis dan suku bangsa di Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin nasional. Kapasitas pribadi masing-masing yang seharusnya menjadi satu-satunya pertimbangan. "Kita punya hak yang sama untuk memimpin. Kemampuan masing-masing yang seharusnya menjadi ukuran, bukan tempat kelahirannya. Tidak ada satu etnis yang lebih baik dari etnis lainnya. Semua punya hak dan kesempatan yang sama," ujar JK saat bertemu dengan ulama dan habaib di Depok, Jawa Barat, kemarin (3/7).

Ketika berdialog dengan etnis Tionghoa di Jakarta, JK mengatakan bahwa perbedaan dalam berbangsa justru menjadi kekuatan bangsa untuk maju. Menurut JK, perbedaan itu perlu, tapi pembedaan (diskriminasi, Red) tidak perlu. "Kami ini berbeda karena ada orang Jawa, Bugis, Tionghoa, dan sebagainya. Tapi, kalau kita persoalkan itu, tidak akan ada habisnya. Justru kekuatan Indonesia itu ada di perbedaan-perbedaan itu," tandasnya.

Dalam debat calon presiden Kamis malam, JK menekankan ide rasisme sangat berbahaya bagi persatuan negara. Pemikiran rasis yang mengatakan bahwa seseorang dari etnis tertentu tidak layak menjadi presiden itu sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa. "Pemikiran seperti itu yang dulu membuat orang Aceh ingin membuat negara sendiri," tegasnya. (bay/noe/aga/agm)