Soal Hambalang, Fahri: Ini Republik Mangkrak

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyampaikan kritik ketika ditanya soal kelanjutan pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Jawa Barat, pasca peninjauan oleh Presiden Joko Widodo.

Kritik, disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu tidak hanya pada pemerintah tapi juga penegak hukum yang membuat pembangunan P3SON Hambalang, terhenti sejak tiga tahun lalu.

Menurut Fahri, karena korupsi Hambalang merupakan kasus tangkap tangan dan telah diproses hukum, seharusnya sudah ada justifikasi apakah proyeknya gagal dan tidak dilanjutkan. Setelah itu dihitung kerugian negara berikut pihak yang bertanggungjawab.

Atau, bila ongkos melanjutkan pembangunannya lebih murah, maka harus diteruskan. Tidak seperti sekarang, bangunan P3SON yang dibangun menggunakan uang negara dibiarkan rusak begitu saja.

"Setelah ada korupsi, proyek tidak boleh dihentikan karena yang salah itu orang bukan bangunannya. Kenapa butuh waktu tiga tahun untuk memutuskan dilanjutkan apa tidak, sehingga terjadi kerusakan dan nilai terhadap barangnya jadi turun," kata Fahri di gedung DPR Jakarta, Senin (21/3).

Karenanya, Fahri menyatakan sistem di pemerintahan lah yang sebenarnya membiarkan kerusakan dan kerugian negara berlanjut, proyek Hambalang satu contoh. Maka ke depan, kasus hukum seperti ini harus diputuskan dengan cepat. Bila sekarang Presiden Jokowi mau melanjutkan, tambah Fahri, ya tinggal dikerjakan.

"Ini republik mangkrak. Harus cepat. Ada tangkap tangan, harus cek dan pembangunan harus jalan terus. Pak Jokowi tidak usah ngomong tapi kerjakan saja. Ini sudah terlalu lama. Kalau seperti ini kan banyak bangunan mangkrak karena kasus tertangkap tangan," pungkas Fahri Hamzah. (fat/jpnn)