Soal Siswi Nonmuslim Disuruh Berjilbab, Romo Benny: Jangan Dipolitisasi, tetapi...

Sekolah pun diminta untuk tidak memaksakan kehendaknya dan mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Jika melanggar maka kena sanksi. Jika ditegakkan, ini selesai. Tidak perlu ada politisasi ke mana-mana,” tambahnya.

Terkait politik identitas daerah, Benny menyatakan bahwa peraturan daerah seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat. Jika hal ini terjadi, publik berhak menggugat.

Sementara itu, Nisa Alwis menyatakan kejadian di Padang merupakan fenomena gunung es dari perkembangan fanatisme dan intoleransi di negara kita.

“Pemaknaan terhadap jilbab telah mengalami pengkristalan belakangan ini, seolah-oleh jilbab yang ideal adalah yang sekarang ini sedang berkembang. Padahal, materi dan penelitian terhadap jilbab bahkan sebelum Islam 300 tahun yang lalu sudah dipakai oleh kaum Yunani dan Kristen Ortodok dan lainnya,” kata Nisa.

Nisa menyatakan, bahwa kearifan lokal mengajarkan keluwesan kita untuk berpakaian, dan sebaiknya masyarakat Indonesia mengikuti contoh tersebut.

“Kita ingat orang tua kita menggunakan busana kebiasaannya, entah itu kebaya dan lainnya, dengan kearifan masing-masing, tidak mengurangi ketaatan beragama mereka,” tuturnya.

Indra Charismiadji menyatakan tiga poin yaitu tujuan suatu kebijakan boleh jadi baik, tetapi pelaksanaan harus juga tetap bijak.