Soal UN tentang Kebijakan Jokowi Tolak Mobil Murah

jpnn.com - SIANTAR - Nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) kembali muncul dalam soal UN Bahasa Inggris. Entah ada muatan politis atau tidak, hal itu membuat Wakil Ketua Forum Komunikasi Dewan Pendidikan Sumut, Armaya Siregar kecewa.

Soal berbau Jokowi ditemukan dalam bentuk narasi sebanyak lima paragraf yang diinstruksikan untuk menjawab pertanyaan nomor 16 dan 17. Soal UN Bahasa Inggris yang mengandung tokoh politik Jokowi menceritakan tentang sikapnya terhadap kebijakan mobil murah, yang berdampak pada kemacetan Kota DKI Jakarta.

Dalam naskah soal untuk menjawab pertanyaan nomor 16 dan 17 itu dijelaskan, bahwa Jokowi tidak setuju dengan kebijakan mobil murah, dengan alasan untuk mengurangi tingkat kemacetan.

"Jokowi also plans to restrict the used private vehicles. He ensures this plan will not be succesful when the cheap cars are roaming on the streets of the capital," tulis narasi dalam lembar soal Bahasa Inggris itu.

Armaya Siregar kepada Metro Siantar kemarin menilai, pertanyaan yang tertuang dalam soal ujian nasional yang menyebut-nyebut nama Jokowi merupakan sebuah opini yang sengaja dibuat supaya siswa tersebut memilih Jokowi pada pemilihan Presiden nanti.

Selain pihak Bawaslu, Armaya juga menegaskan pentingnya pertanggungjawaban dari Menteri Pendidikan, karena telah mengotori dunia perpolitikan di ruang lingkup sekolah. “Menteri Pendidikan harus bertanggung jawab,” ucapnya.

Selain dua pihak yang disebut di atas, masih ada pihak lain yang harus mempertanggungjawabkan, yaitu Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) selaku penerbit soal UN. Karena soal UN itu tidak boleh berbau politik.

“Tidak dibenarkan soal ujian berbau politik. Apalagi nama itu muncul sampai dua kali. Sepertinya hal ini bukan lagi kelalaian pihak BSNP melainkan unsur kesengajaan,” tegas Aramaya.