Soal Wacana Penundaan Pemilu, Khoirul Umam: Jokowi Lambat, PDIP Cepat

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) A Khoirul Umam menilai Presiden Joko Widodo lambat merespons untuk klarifikasi terkait wacana penundaan Pemilu 2024, di sisi lain sikap PDIP sebagai pemilik saham politik utama pemerintahan sudah sejak awal jelas menolak gagasan ini.

“Jelas mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDIP dan gerbong Istana Presiden yang seolah berjalan sendiri,” kata Khoirul Umam kepada JPNN.com pada Jumat (4/3).

Menurut Khoirul Umam, ada elemen di dalam lingkaran Istana Presiden yang berada di luar kendali partai penguasa (the ruling party).

Khoirul menyebut sebagaimana dijelaskan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan, gerbong Istana Presiden yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik yang dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengorkestrasi suara menteri dan juga para ketua umum partai politik, dengan klaim telah mendapatkan restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi.

“Artinya, ada kekuatan di lingkaran Presiden yang sudah mulai liar dan sudah berada di luar kontrol partai penguasa. Besarnya pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik kelompok di lingkaran presiden ini ingin menjaga jarak dengan PDIP dan mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan Presiden,” ujar Khoirul Umam.

Untuk itu, kata Khoirul, PDIP harus mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintahan.

Sebab, suara partai-partai politik sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing.

“Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah ini terlihat jelas dalam wacana penundaan Pemilu ini, di mana PKB, Golkar, dan PAN mendukung secara jelas, sedangkan PDIP, Nasdem dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut,” kata Khoirul Umam.(fri/jpnn)