Sosiolog Musni Umar Dukung Ketegasan Mendikbud Nadiem dalam Kasus Intoleransi di Sekolah

jpnn.com, JAKARTA - Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang tegas terhadap praktik intoleransi terhadap siswi non-muslim yang diminta mengenakan jilbab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat mendapat dukungan.

Sosiolog Musni Umar menilai langkah Mendikbud yang merespons cepat keresahan masyarakat di media ihwal intoleransi sudah tepat.

"Saya yakin Kemendikbud juga akan mengambil langkah lanjutan untuk menginvestigasi kasus ini untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya, tidak hanya merespons informasi di media," kata Musni saat, Jumat (29/1).

Selama ini, lanjut Musni, Kemendikbud memang memegang kewenangan atas kebijakan pemerintah pusat.

Namun, terdapat otonomi daerah yang mengatur kewenangan Pemda dalam proses implementasinya.

Meski begitu, keberadaan hotline tetap penting sebagai media pengaduan masyarakat. Hal ini bermanfaat untuk mengakomodasi berbagai keluhan yang terjadi di lapangan.

"Karena Kemendikbud tidak bisa menghadapi langsung seluruh hal atau kejadian yang berkaitan dengan implementasi di lapangan," terang Musni.

Untuk itu, Musni menyarankan Kemendikbud segera melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah, baik gubernur, bupati/walikota hingga kepala dinas pendidikan.