Sosiolog Musni Umar Dukung Ketegasan Mendikbud Nadiem dalam Kasus Intoleransi di Sekolah

Hal ini penting dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan persepsi dan miskomunikasi, sekaligus mengumpulkan fakta yang benar.

Dengan demikian pemberian sanksi akan berjalan efektif.

Sebelumnya, melalui video yang diunggah di Instagram, Mendikbud  meminta pemerintah daerah sesuai mekanisme yang berlaku segera memberikan sanksi tegas atas pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat.

Termasuk kemungkinan menerapkan pembebasan jabatan agar permasalahan tersebut pembelajaran  bersama ke depan.

Menurut Nadiem, perkara intoleransi atas keberagaman tidak bisa ditoleransi. Nadiem menyebut perkara tersebut tak hanya melanggar undang-undang, namun juga nilai Pancasila dan bhineka tunggal ika.

Kemendikbud juga telah menyiapkan hotline khusus pengaduan tindakan intoleransi di sekolah. Hotline ini dibuat agar kejadian di SMKN 2 Padang tidak terulang.(chi/jpnn)