Stafsus Kementerian Investasi Pradana Soroti Ketidakadilan Kerja Sama Antarnegara

"Negara-negara maju secara historis berkontribusi lebih besar terhadap emisi, sehingga mereka harus mendukung negara-negara berkembang untuk membantu mereka mencapai kemajuan dengan kecepatan yang sama. Ini adalah landasan fundamental dari kerja sama antarnegara," imbuh Pradana.

Selain isu kesetaraan, isu greenflation yang sempat diangkat oleh Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, dibahas dalam KTT itu. 

"Berdasarkan pengalaman kami (Kementerian Investasi/BKPM), agar transisi energi bersih menjadi berkelanjutan, transisi tersebut harus terjangkau secara ekonomi dan terjangkau. Pertanyaannya adalah bagaimana mencapai hal ini?" kata Pradana.

Dia menyebutkan Greenflation sendiri adalah ketidakseimbangan antara jumlah penawaran dan permintaan, yang menyebabkan biaya transisi energi bersih menjadi tidak terjangkau secara ekonomi. 

"Sebagai tambahan, transfer teknologi sangat penting untuk menjadikan energi bersih terjangkau secara ekonomi," tuturnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia juga harus berevolusi dari sekadar regulator, menjadi fasilitator dan matchmaker. 

"Kementerian Investasi di Indonesia berwenang memberikan insentif fiskal, seperti tax holiday dan tunjangan. Transisi energi bersih merupakan salah satu kategori yang memenuhi syarat untuk menerima insentif ini," jelasnya.

Dia mengatakan Kementerian Investasi bisa menawarkan pembebasan pajak kepada perusahaan hingga 20 tahun, dan berencana untuk memperluas insentif ke semua praktik berkelanjutan, tidak hanya energi bersih.