Suap di Kemenhub, Budi Karya jadi Sorotan

jpnn.com, JAKARTA - Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mundur dari jabatannya setelah operasi tangkap tangan KPK yang menjerat Dirjen Hubla Kemenhub Antonius Tonny Budiono.

Antonius dijadikan tersangka setelah ditangkap karena diduga menerima suap dari Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK) Adiputra Kurniawan.

Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman menjelaskan berdasarkan catatan lembaganya, Kemenhub memiliki proyek pengerukan alur pelayaran pelabuhan Tanjung Emas tahun anggaran 2017.

Proyek itu dijalankan Kemenhub melalui kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan Tanjung Emas.
"Anggaran yang disiapkan untuk proyek ini Rp 45.015.800.000," kata Jajang, Jumat (25/8).

Menurut Jajang, memang benar pemenang proyek itu adalah PT AGL yang beralamat di Rukan Puri Mutiara Blok A nomor 16, Jalan Griya Utama Sunter Agung, Jakarta Utara. "Adapun nilai proyek yang diajukan PT Adhiguna Keruktama sebesar Rp 44.518.000.000," tambahnya.

CBA mendorong KPK mengusut tuntas kasus dugaan korupsi proyek pengerukan alur pelayaran pelabuhan yang dijalankan Kemenhub, khusunya yang melibatkan PT AGK. "Karena berdasarkan catatan kami, perusahaan tersebut merupakan langganan dari proyek-proyek besar Kemenhub," kata dia.

Jajang membeberkan pada 2016-2017 saja, nilai proyek yang dimenangkan PT AGK mencapai Rp 179.227.397.000. Namun, kata dia, KPK jangan sampai berhenti di proyek 2016 dan 2017 saja. Sebab, antara 2012 sampai 2017 terdapat delapan proyek pengerukan alur pelayaran pelabuhan yang dimenangkan PT AGK.

Dia memerinci, pekerjaan pengerukan alur pelayanan pelabuhan Tanjung Emas Semarang tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017 semuanya diborong PT AGK.