Suhendra: Pilkada Jangan Sampai Merobek Persatuan

Suhendara juga minta para kandidat dan parpol pendukungnya agar tidak menebar politik uang karena selain masuk tindak pidana korupsi, politik uang juga tidak mendidik rakyat.

“Implikasi lanjutannya, begitu kandidat terpilih maka yang pertama muncul di benaknya adalah bagaimana bisa kembali modal. Segala cara akan dihalalkan, termasuk main proyek dan mengembat APBD,” jelasnya.

Pada bagian lain, Suhendra berpesan agar para kandidat tidak berlagak raja kecil bila terpilih. Ia tak memungkiri, era otonomi daerah juga menimbulkan efek negatif, antara lain munculnya kepala daerah yang berlagak raja kecil di daerahnya.

Mereka pun membuat peraturan daerah (perda) seenaknya, seperti perizinan tambang. Untuk memperbesar kekuasaan, mereka berprinsip, “kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah?”

“Sebab itu, tidak heran bila kemudian banyak kepala daerah ditangkap KPK karena terlibat suap terkait perizinan,” papar Ketua Kelompok Kerja Perancangan Formulasi Peraturan Daerah Nasional 2016 bentukan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan inisiatif Puja Kessuma menyikapi moratorium dari Presiden Joko Widodo terkait ribuan perda bermasalah ini.

Suhendra pun menawarkan solusi, yakni perlunya dibentuk Badan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah, atau apa pun namanya, yang jelas tugas badan tersebut ialah melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama menyangkut perda bermasalah.

Badan ini, jelas Suhendra, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. “Hasil kerja badan ini kemudian diserahkan kepada Presiden, sehingga antarlembaga negara tidak perlu saling gugat menggugat hingga menghabiskan energi bangsa dan menurunkan kredibilitas pemerintahan Jokowi.

“Bilamana ribuan perda yang bermasalah itu sudah dibatalkan MA, maka badan ini bisa dibubarkan,” urainya.